Pengurus HMI

Kami akademisi muda mencita-citakan kemajuan,kesejahtraan,dan keadilan terwujud di Tanah Air Indonesia tercinta. YAKin Usaha SAmpai.

Kader HMI

Kader HMI anti Korupsi, Nepotisme, dan Kolusi.

Logo HMI

HMI merupakan Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Pengkaderan dan Perjuangan yang didirikan pada 5 Februari 1947 M / 14 Rabiul Awal 1366 H. Dengan tujuan Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wata'ala.

Sebagian besar Tokoh berpengaruh di Indonesia berlatar HMI

This is default featured slide 5 title

Go to Blogger edit html and find these sentences.Now replace these sentences with your own descriptions.This theme is Bloggerized by Lasantha Bandara - Premiumbloggertemplates.com.

Tampilkan postingan dengan label Lintas Wilayah. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Lintas Wilayah. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 13 Juli 2013

Alarm Serius Nasib Generasi Penerus

sumber : http://arsip.gatra.com/majalah/artikel.php?pil=23&id=154539
Kuantitas dan variasi modus kejahatan seksual pada anak kian bikin cemas. Anak bukan lagi korban prostitusi, naik jadi mucikari. Perempuan dan anak tak hanya jadi korban pemerkosaan, kini pelaku. Sejumlah kalangan menobatkan situasi ini sebagai darurat nasional. Diperlukan gerakan nasional yang simultan untuk mencegah gelombang liar kejahatan seksual.

Latar belakang 11 siswi sekolah menengah korban prostitusi di Surabaya, tangkapan polisi sejak 8 Juni lalu, penting jadi renungan setiap keluarga. ''Rata-rata berasal dari kelurga broken home,'' kata Kompol Suparti, Kasubag Humas Polrestabes Surabaya, kepada Gatra. "Ada yang pernah diperkosa ayah tirinya." Ada yang ditinggal cerai orangtua. Kalaupun ayah dan ibunya masih bersama, hampir tiap hari berantem.


Pengalaman traumatik jadi korban kekerasan membawa efek berantai memicu kekerasan lanjutan. NA, 15 tahun, siswi kelas IX SMP, mucikari yang melacurkan teman-teman seusianya, sebelumnya juga korban kejahatan seksual. NA dijual AL, 19 tahun, dan CI, 21 tahun, kepada om-om hidung belang. "Dua orang itu dalam pengejaran,'' kata Suparti.


Setelah paham blantika pasar prostitusi anak bau kencur, sejak enam bulan silam, NA menggandeng teman-temannya, termasuk kakaknya, siswi SMK. NA merekrut 10 anak. Kecuali kakak NA yang sudah 19 tahun, korban lainnya di bawah 17 tahun. Dalam sepekan, NA bisa "mengacarakan" tiga hingga empat transaksi seksual. Dari fee tiap kencan, Rp 500.000 sampai Rp 1,5 juta, NA mengutip separuh.

Tak sulit bagi NA merekrut anak seumuran dia jadi pelacur. Cukup mangkal di tempat hiburan dan mal-mal di Surabaya. Dari tempat itu pula, NA memperoleh pelanggan. ''Para korban (rekrutan NA) juga pernah jadi korban pelecehan seksual,'' tutur Suparti. Pelaku pelecehan umumnya orang dekat. Kalau bukan kerabat, ya, pacar. "Ada yang sudah direnggut kegadisannya oleh mantan pacar,'' ujar Suparti. Hasil visum menunjukkan, hampir semua anak itu, saat terjun ke dunia prostitusi, sudah tidak perawan. ''Harusnya jadi pelajaran, kalau pacaran, jangan kebablasan,'' kata Suparti.

Latar belakang itu membuat mereka mudah digaet masuk dunia hitam. ''Pikir mereka, toh sudah tidak perawan lagi,'' Suparti menambahkan. Ibunda NA bekerja menjual nasi bungkus, dititipkan ke warung-warung. Ayahnya satpam. Sudah lima tahun keduanya bercerai.

Sang ibu shock ketika tahu aktivitas anaknya. NA selepas sekolah selalu pulang ke rumah. Sorenya baru pergi. Pulang malam. Saat ditanya dari mana, selalu dijawab, main dari teman. Ibunda salah satu anak buah NA juga terkejut. Suaminya sakit mendengar kabar ini. Nenek si korban spontan pingsan.

Edward Dewaruci, Direktur Surabaya Children Crisis Centre (SCCC), menyebut kasus ini fenomena gunung es. ''Masih banyak praktek serupa yang belum terungkap,'' katanya kepada Gatra. Indikasinya, kata Edward, terjadi peningkatan angka kekerasan terhadap anak. Sepanjang satu setengah tahun, dari medio 2011 sampai akhir 2012, SCCC menangani 10 kasus. Tapi, baru semester pertama 2013, SCCC sudah mengurus 12 kasus.

Padahal, itu terjadi di Surabaya, kota yang dinilai memiliki instrumen memadai perlindungan anak. Bagaimana kota lain? Sejak September 2011, Wali Kota Surabaya meneken Perda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. "Kota pahlawan" ini juga mendapat penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2011 dan 2012. Tahun ini dinominasikan memperoleh KLA Utama. Surabaya punya dua pondok sosial khusus anak dan shelter (rumah singgah) pemulihan anak pasca- trauma.

Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, akan menyediakan tempat penampungan untuk membina NA dan anak buahnya. Risma sudah bertemu keluarga NA dan tiga korbannya. Mereka diketahui memiliki kemampuan akademik baik. "Ada yang juara kelas. Anak-anak ini bisa dibina jika serius menanganinya," kata Risma kepada pers, 17 Juni lalu. Risma mengaku berpengalaman menangani anak korban pelacuran. "Sudah ada hasilnya. Yang penting, mentalnya harus digembleng," Risma menegaskan.


Karena itu, meski berkomitmen membina, Risma mendukung jika anak-anak itu diberi sanksi. "Perlu diberi shock therapy hukuman agar mereka jera," tutur Risma. Risma dan Suparti juga tak percaya motif mereka karena kemiskinan. Sebab duit hasil jual tubuh itu lebih untuk komoditas sekunder gaya hidup: membeli BlackBerry, fashion, sampai dugem. Saat bertemu NA, Risma menyampaikan nasihat keras, "Lihatlah, banyak orang cacat di sekitar kita, tetapi mereka masih punya kehormatan."

***

Sejumlah pemangku kepentingan perlindungan anak memandang kondisi kejahatan seksual pada anak sudah sangat serius. Arist Merdeka Sirait, Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), dan Badriyah Fayumi, Ketua Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), sama-sama menyebut situasi saat ini sudah darurat nasional kejahatan seksual pada anak.


Data Komnas PA menunjukkan, sejak 2010, jumlah kejahatan seksual anak meningkat 10% setiap tahun. Selain jumlahnya meningkat, pelakunya pun meluas. ''Pelakunya sudah tahap menakutkan. Bisa orangtua, abang kandung, abang tiri tiri, paman, guru reguler, guru spiritual, tetangga, kalangan intelektual, bahkan polisi,'' ujar Arist kepada Gatra.


Arist menilai kasus mucikari Surabaya itu sebagai modus baru. ''Bukan peristiwa baru, tapi modusnya baru,'' kata Arist. ''Anak-anak dieksploitasi menjadi katalisator mucikari besar,'' ia menambahkan. Ia yakin, NA terancam oleh sindikat mucikari besar. Arist pernah membuktikan hipotesis ini pada kasus serupa di Purwokerto, Jawa Tengah. ''Kita jangan menghukum anak yang sudah jadi korban. Itu tidak akan jadi efek jera. Dia merasa semua orang menghukum, padahal dia awalnya korban,'' ujar Arist.


Kejutan lain, kata Arist, dari 10 kasus, enam di antaranya masuk kategori incest, praktek kuno yang semestinya tidak ada lagi. Januari lalu, di Cakung, Jakarta, terungkap, Sunoto, 55 tahun, seorang pemulung, memerkosa putrinya, RI, 11 tahun, sampai meninggal karena tertular penyakit kelamin. Sunoto sejak umur 14 tahun berhubungan dengan pelacur. Terjerat seks bebas sejak usia anak, Sunoto menghabisi nyawa anaknya dengan menularkan penyakit kelamin lewat pemerkosaan.


Modus lain, menurut Arist, memakai bungkus agama. Anggota DPRD Sampang, Hasan Ahmad, memesan enam wanita di bawah umur dari dua mucikari penyedia ABG Surabaya. Saat ditangkap, April lalu, di sebuah hotel di Surabaya, Hasan sedang indehoy dengan dua siswi SMP.


Sebelum bersetubuh, Hasan selalu menggelar akad nikah siri di mobilnya, menghadirkan dua saksi dan penghulu. Agar halal, katanya. Selesai berhubungan intim, Hasan memberi tips Rp 2 juta. Selesailah urusan. "Itu yang membuat kita menilai ini sudah masuk tahap darurat nasional,'' ungkap Arist.


KPAI mencatat, kasus kekerasan seksual pada anak dari 10 polda pada periode 2010-2012 naik 20%-30% per tahun. "Kekerasan seksual persentasenya lebih banyak dibandingkan dengan kekerasan lain," kata Badriyah Fayumi kepada Gatra di rumahnya, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat. Selain angkanya meningkat, sama dengan data Komnas PA, modusnya juga kian miris.


Badriyah mencatat, sebagian besar pelaku kekerasan seksual justru orang dekat, baik dari rumah, sekolah, maupun tempat bermain. "Lingkungan yang semestinya menjadi tempat yang ramah bagi anak justru menjadi paling berbahaya," kata alumnus UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, itu.


Psikolog Elly Risman, dalam diskusi di Gatra, Senin lalu, membuat ilustrasi, "Your family and my family under attack!'' Dalam kunjungan ke delapan provinsi belakangan ini, Elly menemukan banyak kasus lain yang lebih miris dibandingkan dengan yang tersiar di media. "Anak perempuan umur delapan tahun memerkosa anak laki-laki umur lima tahun juga ada," kata Ketua Yayasan Kita dan Buah Hati itu kepada Adistya Prabawati dari Gatra.


Tahun 2012, Indonesia memiliki lebih dari 88 juta penduduk usia anak: 0-18 tahun. "Dua kali lipat penduduk Korea Selatan," katanya. Tersebar di hampir 18.000 pulau. Hal ini rentan menimbulkan problem perlindungan anak. Catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP) mirip dengan lembaga lain.


"Kekerasan seksual berkisar sepertiga dari jumlah kekerasan anak secara keseluruhan," kata Elvi Hendrani, Kepala Bagian Data dan Analisis Kebijakan Penanganan Kekerasan pada Anak Kementerian PP. "Ini mengkhawatirkan." Menurut Elvi, mucikari anak di Surabaya itu bukan kasus pertama. Pada 2007, di Tasikmalaya, Jawa Barat, anak-anak menjajakan teman sekolah. Di Batam, tahun 2009, anak menjual teman sekolah kepada para pelanggan asal Singapura. Di Batam tidak hanya sekolah biasa, juga sekolah unggulan bertaraf internasional.


Di Parepare, Sulawesi Selatan, dan Sintang, Kalimantan Barat, prostitusi anak juga parah. Sepanjang Pantai Sintang, di warung-sarung kopi, kata Elvi, anak-anak ditempatkan sebagai pelayan seksual. "Angkanya mencapai 500 orang," katanya. Dari data pengaduan, Elvi menyebutkan, terjadi peningkatan jumlah dan kulitas keparahan tiap tahun.


BKKBN mencatat terjadinya peningkatan aktivitas seksual kalangan remaja dengan merujuk pada survei demografi tingkat kelahiran. Data remaja melahirkan di perkotaan meningkat. Di pedesaan menurun, tapi dua kali lipat dari perkotaan. Dalam survei 2012, angka remaja melahirkan pada usia 15-19 tahun mencapai 40-48 orang per 1.000 wanita subur di perkotaan dan 60 per 1.000 untuk pedesaan.


Target tahun 2013, angka itu harus turun menjadi 30 per 1.000. "Masih dua kali lipat yang harus diturunkan," kata Soedibyo Alimoeso, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga BKKBN, kepada Gatra. Target nasional hanya pada umur 15-19 tahun. Padahal, pada data sensus, ada juga angka remaja melahirkan dengan umur 10-14 tahun, meski lebih rendah: 20-30 per 1.000. "Itu termasuk tinggi," ujar Soedibyo. Artinya, ada kegiatan seksualitas pada umur 10-14 tahun.

***

Badriyah memetakan empat faktor pemicu kejahatan seksual pada anak. Pertama, terjadinya pergeseran nilai. Lingkungan makin permisif. Abai terhadap nilai moral. Prostitusi dianggap biasa: sekadar having fun. "Sehingga pelaku kejahatan seksual lebih leluasa," kata Badriyah. Anak-anak berpacaran dibiarkan bebas. "Itu pintu masuk menuju kekerasan seksual," Badriyah melanjutkan.


Kasus mucikari anak Surabaya itu terjadi sebagian karena frustrasi setelah dinodai pacar. Data BKKBN tahun 2007 menunjukkan, kegiatan seksual remaja berpacaran cukup mengkhawatirkan. Sekitar 41,7% responden pernah berciuman, 26,5% pernah meraba. Bahkan 6,4% responden laki-laki dan 1,3% remaja perempuan pernah berhubungan seksual di luar nikah.


Pemicu kedua, kendala penegakan hukum. Hukuman cenderung ringan. Padahal, ketika korbannya anak, hukuman yang diberikan sepertiga lebih berat ketimbang hukuman normal. Ketiga, hedonisme yang berkaitan erat dengan kemiskinan. Tontonan televisi menyajikan mimpi ketenaran dan keberlimpahan materi. "Itu menjadi faktor pemicu yang sangat berperan untuk terjadinya prostitusi anak," kata Badriyah.


Keempat, pendidikan karakter anak makin lemah. Lingkungan sangat berpengaruh. "Bagaimana anak tidak berpikir hedonis dan permisif kalau sepanjang hari menyaksikan orangtuanya hanya mengurusi hal-hal yang bersifat materi," ujar Badriyah. Orang dewasa menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas maraknya fenomena kekerasan seksual. Apalagi keluarga sebagai benteng pertahanan utama agar anak terhindar dari fenomena ini.


Arist Merdeka juga mencatat, ancaman terbesar penyebab kejahatan seksual pada anak saat ini adalah tuntutan gaya hidup. ''Di kalangan remaja ada istilah 3B: BlackBerry, behel, dan bonding. Jika 3B ini tidak terpenuhi dari keluarga, jadilah mereka terjerat,'' tuturnya. ''Semua orang saat ini, khususnya remaja, dieksploitasi untuk memenuhi gaya hidup. Tidak hanya di kota, karena iklan, televisi, masuk ke pelosok-pelosok. Itu mengakibatkan anak terobsesi menikmati gaya hidup itu,'' ungkap Arist.


Tuntutan gaya hidup itu juga menyebabkan pergeseran bahwa pornografi bukan lagi faktor utama pemantik kejahatan seksual. Dulu orang jadi penonton pornografi, menurut Arist, saat ini cenderung jadi pelaku. Masih di Surabaya, April lalu, polisi menangkap pasangan suami-istri mempertontongan adegan hubungan seksual mereka (live sex show) kepada tamu di Hotel V3, dengan tarif Rp 850.000.


Bicara penyebab, merujuk pada kajian KPP periode 2007-2012, Elvi Hendrani menyebutkan, akar utama kekerasan seksual berawal dari masalah keluarga. Pola asuh keluarga jauh dari nilai agama dan adat positif. "Keluarga yang seharusnya jadi institusi pelindung jadi hilang," katanya. "Broken home dan impitan ekonomi menjadi pemicu." Untuk beberapa kasus, Elvi menyebutkan, pelacuran anak juga terjadi di keluarga mampu. Didorong oleh keinginan bergaya hidup mewah. Terpengaruh ajakan teman. "Ini karena kontrol minim dari keluarga," ia menambahkan.

***

''Butuh gerakan nasional menentang kejahatan seksual pada anak,'' ujar Arist menawarkan solusi. Ia menyebut contoh. Pada Hari Kartini, 21 April lalu, Komnas Anak membuat peringatan dengan meminta Gubernur Jakarta, Joko Widodo, dan Menteri PP, Linda Gumelar, menjadi ikon menentang kejahatan seksual pada anak. ''Harusnya itu ditangkap sebagai program pemerintah. DKI Jakarta sebagai barometer, karena Jakarta paling dominan angka kejahatan seksualnya,'' tutur Arist.


Badriyah menyerukan pembenahan empat hal. Pertama, penanaman nilai. Anak bisa dimotivasi dengan paparan berbau sejarah ketimbang iming-iming materiil. Penting membentuk jiwa anak dengan aktivitas positif dan berbau sosial. "Keluarga harus mendorong anak berkarakter positif," kata Badriyah.


Kedua, keteladanan orang dewasa. "Anak belajar bukan dari larangan, melainkan dari yang dipraktekkan orangtuanya," katanya. Ketiga, penanaman pendidikan seks sesuai dengan usia. Keempat, revitalisasi komite sekolah. Tugas sekolah tidak hanya transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai orangtua anak di sekolah.

 
Elly Risman menyerukan agar BKKBN dikembalikan fungsinya untuk penguatan keluarga, bukan sekadar mengurus angka penduduk. Menurut Soedibyo, BKKBN menaruh perhatian pada pentingnya pengetahuan kesehatan reproduksi. Jika tidak tahu, ada kehawatiran, anak tidak sadar ketika dilecehkan secara seksual. "Perlu diajarkan, anak perempuan tidak boleh tidur sekamar dengan saudara laki-laki, paman, ayah tiri, dan sebagainya," ujarnya.


Sabagai langkah pencegahan, salah satu aksi BKKBN adalah membangun konselor dari kalangan remaja. "Remaja senangnya ngerumpi dengan teman-temannya, sehingga peer grup remaja bisa menjadi tempat yang tepat," katanya. Data BKKBN menunjukkan, 58,4% remaja memilih bercerita kepada teman. Kepada orangtua (ibu) hanya 10,5% dan guru 36,8%. Pembibitan konselor remaja dan mahasiswa bertajuk Genre ini dilaksanakan sejak 2006. Kini ada 17.000 SMA dan 400 universitas yang memiliki pusat informasi dan konseling.


KPP dan Kemenkominfo membuat skenario internet sehat untuk anak. Ada pelatihan bagi orangtua untuk memblokir situs porno di laptop dan ponsel anak. KPP juga bekerja sama dengan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) melalui Dasawisma, kelompok 10-20 keluarga tiap RT. "Kader-kader PKK memantau jika ada kekerasan dalam keluarga, termasuk kekerasan seksual," katanya. Kini terdapat 80.000 kelompok Dasawisma, yang mencakup sekitar 1,2 juta keluarga.


Elvi menyebutkan, tindakan KPP lebih berupa kajian. Untuk rehabilitasi dan pelayanan lain pada korban berada di Kementerian Sosial (Kemensos). "Tapi kami punya unit pengaduan untuk kasus kekerasan apa pun," tuturnya. Kemensos mengaku fokus pada pendampingan dan perlindungan lewat Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Anak yang butuh perlindungan khusus, termasuk korban kejahatan seksual, mendapat pendampingan dari pekerja sosial dan memperoleh bantuan Rp 1,5 juta per tahun.


''Uang itu bisa untuk membeli buku tulis atau seragam sekolah. Bisa juga untuk akses kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya,'' kata Untung Basuki, Kasubdit Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak Kemensos. Per tahun tercatat 1.346 anak yang dilayani PKSA. Dari jumlah itu, menurut Untung, 80% korban kejahatan seksual.


"Kami masih terbatas anggaran," tutur Untung. Anak-anak binaan negara itu tersebar di berbagai Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di setiap provinsi. Kemensos juga mengoptimalkan program TESA (Telepon Sahabat Anak) 129. ''Ini ada sejak 2007, tapi sedang dioptimalkan,'' ujarnya. Sayang, Kemensos belum punya data anak korban kekerasan seksual, baru berencana melakukan survei di 25 provinsi. ''Itu kan dark number,'' kata Untung.

Asrori S. Karni, Hayati Nupus, Mira Febri Mellya, Edmiraldo Siregar, dan M. Nurcholish Zaein (Surabaya)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Anak dan Kekerasan 2012 Hasil Pengaduan dan Pemantauan Media Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Jenis Kekerasan # Posisi Anak Pelaku # Korban # Jumlah
Kekerasan Seksual # 129 # 342 # 471
Kekerasan Fisik # 116 # 209 # 325
Pencabulan/Asusila # 64 # 117 # 181
Kecelakaan lalu lintas # 52 # 114 # 166
Pembunuhan # 42 # 90 # 132
Kekerasan Psikis # 31 # 89 # 120
Pencurian # 72 # 39 # 111
Penculikan # 8 # 71 # 79

TOTAL: 1585
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Data Traficking dan Eksplotasi Anak Hasil Pengaduan dan Pemantauan Media oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)
Jenis Tindakan # Tahun 2011 # 2012 # Jumlah

Eksplotasi Seks Komersial Anak # 56 # 44 # 100
Eksploitasi Ekonomi Anak # 16 # 75 # 91
Perdagangan Anak # 26 # 59 # 85

Total # 98 # 178 # 276
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tahun # Kasus Kekerasan pada Anak # Kejahatan Seksual
2010 # 2046 # 47 persen
2011 # 2509 # 58 persen
2012 # 2637 # 62 persen
2013 (Januari-Maret) # 287 # 51 persen

Sumber: Komnas Perlindungan Anak
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Survei Demografi Anak Melahirkan (Terjadi Aktivitas Seksual Usia Anak)
Umur # 2012 # Target 2013

15-19 Tahun # 40-48 per 1000 wanita subur (perkotaan) & 60 per 1000 wanita subur (pedesaan) # 30 per 1.000 wanita subur
10-14 Tahun # 20 - 30 per 1000 wanita subur # -

Sumber: Diolah dari data BKKBN
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taksiran Anak Korban Eksploitasi Seksual Per Daerah Periode 2007-2012 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten/Kota # Provinsi # Jumlah Orang
Kota Batam # Kepri # 2.000
Kota Medan # Sumut # 2.000
Kota Sambas # Kalbar # 661
Kota Parep are # Sulsel # 500
Kabupaten Sintang # Kalbar # 500
Kota Tasikmalaya # Jabar # 425
Kab. Tanjung Balai Karimun # Kepri # 239
Kabupaten Malang # Jatim # 225
Kota Manado # Sulut # 50
Kota Indramayu # Jabar # 50
Kota Surakarta # Jateng # 38
Readmore »»   Alarm Serius Nasib Generasi Penerus

Senin, 10 Juni 2013

Pertarungan Keras Merebut Suara di Dapil Aceh I

Pertarungan Keras Merebut Suara di Dapil Aceh I
IST
Persaingan politik dalam pemilu di Aceh memang berbeda dengan daerah lain. Kehadiran partai lokal Aceh menjadi ciri khas hajatan politik di provinsi paling barat tersebut. Bisa dikatakan ada dua medan persaingan politik di Serambi Mekah.

Satu medan diperuntukkan bagi partai peserta pemilu tingkat nasional. Medan politik ini memperebutkan tiket parlemen pusat. Satu medan lainnya adalah ajang kontestasi antara partai lokal dan partai nasional, memperebutkan jatah kursi di parlemen provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di daerah istimewa tersebut. Untuk level parlemen lokal, partai lokal seperti Partai Aceh, pada Pemilu 2009, tampil mengejutkan.

Partai itu berhasil menggusur dominasi partai-partai nasional. Pun dalam hajatan pemilihan kepala daerah (pilkada), Partai Aceh didgjaya, dua kali tampil sebagai jawara. Pertama, saat mengusung Irwandi Yusuf- Muhammad Nazar, dan kedua ketika menyorong duet Zaini Abdullah-Muzzakir Manaf. Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia, Miftah M Sabri, pengaruh politik dari figur eks combatan cukup kuat di Serambi Mekah.

Hasil Pemilu 2009 dan dua pilkada adalah buktinya. Karena itu, siapa partai nasional yang bisa menjalin semacam "koalisi" dengan partai lokal, kansnya untuk menangguk sukses dalam memperebutkan tiket Senayan cukup besar.

Pertarungan di Aceh, bagi partai nasional, tak hanya berhadapan dengan sesama partai nasional. Untuk level lokal, partai nasional mesti berjibaku, selain antarpartai nasional, berkompetisi dengan partai lokal. Untuk persaingan menuju Senayan pun, dukungan dari partai lokal cukup membantu meski mereka tak bersaing merebut tiket parlemen pusat. Bisa dikatakan, laga politik di Aceh adalah pertarungan di dua medan.

Di Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh I, yang membentang dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Gayo Luwes, Nagan Raya, Pidie, Pidie Jaya, Simeulue, Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Subulussalam, Demokrat pernah berjaya. Pada Pemilu 2009, Demokrat merasakan masa keemasan politiknya, sukses merebut tiga kursi dari tujuh kursi yang diperebutkan.

Tiga kursi DPR dari Dapil Aceh I berhasil diduduki kader Demokrat, yaitu M Ali Yacob, Nova Iriansyah, dan Teuku Riefky Harsa. Empat partai lainnya, Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), berbagi satu kursi. Muhammad Nasir Djamil menjadi satu-satunya kader PKS yang sukses melenggang ke Senayan.

Sementara dari PAN, yang sukses menyabet tiket Senayan adalah Said Mustafa Usab. Sedangkan Golkar mendapat tiket Senayan, lewat tangan Sayed Fuad Zakaria. Satu tiket terakhir digenggam oleh Tgk. Mohd. Faisal Amin dari PPP. Perbanyak Kursi Partai peraih tiket 2009, pada hajatan kali ini, tak mau berjudi nasib. Mereka kembali menyorong petahana Senayan untuk bertarung di dapil sama.

Harapannya, tradisi kursi tetap terjaga dan peluang memperbanyak tiket bisa diharapkan dari lapis dua dan tiga calon legislator yang didaftarkannya. Demokrat, misalnya, tetap menjagokan muka lama. Teuku Riefky Harsya kembali bertengger di daftar calon legislator pada nomor urut satu. Nomor urut dua juga ditempati petahana Senayan, Nova Iriansyah. Dan nomor urut tiga diisi oleh Nursanti Adnan.

Sementara untuk menempati nomor urut empat, Demokrat menyodorkan petahana Senayan 2009, M Ali Yacob. Strategi serupa diterapkan PKS. Pemegang tiket Senayan, M Nasir Djamil, dimajukan untuk menjaga tradisi kursi PKS di Dapil Aceh I. Nasir ada di nomor paling favorit, nomor satu. Nomor dua partai kader ditempati Mohammad Ihsan. Sementara pada nomor urut tiga, didaftarkan politisi perempuan, Kurnia Rahmayanti. Golkar pun tak mau kalah.

Di dapil ini, nama Sayed Fuad Zakaria kembali bertengger di daftar caleg beringin. Sayed adalah petahana Senayan yang diplot pada nomor urut satu. Untuk nomor duanya, Golkar mendaftarkan Andi Harianto Sinulingga. Dan, pada nomor urut tiga, dipasang nama Asrida. Mengandalkan muka lama juga dilakukan PAN. Sayed Mustafa Usab Al Idroes, peraih tiket Senayan pada Pemilu 2009, kembali didaftarkan. Bahkan Sayed langsung diplot pada nomor urut satu.

Untuk nomor duanya dipasang Anwar Ahmad. Di nomor urut berikutnya, PAN mencalonkan Mariani Haroen. PPP juga melakukan hal serupa, tetap mengandalkan petahana Senayannya. Peraih tiket Senayan satu-satunya dari PPP, Tgk H Mohd Faisal Amin, kembali maju gelanggang. Faisal dipasang sebagai vote getter partai berlambang Ka’bah. Partai pendatang baru, Nasdem, memasang Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Bachtiar Aly, menjadi andalan.

Bachtiar yang berdarah Aceh diharapkan bisa menjadi pencipta sejarah bagi Nasdem di Serambi Mekah, mampu menggondol tiket Senayan. Untuk melapis Bachtiar, Nasdem memasang politisinya yang juga berdarah Aceh, Teuku Pribadi, pada nomor urut dua. Di urutan bawahnya, Nasdem mencalonkan jurnalis senior Metro TV, Desi Fitriani. ags/P-3
Readmore »»   Pertarungan Keras Merebut Suara di Dapil Aceh I

Minggu, 09 Juni 2013

Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sejarah Tentara Nasional Indonesia (TNI) dibentuk melalui perjuangan bangsa Indonesia untuk mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa menjajah Indonesia melalui kekerasan senjata. TNI pada awalnya merupakan organisasi yang bernama Badan Keamanan Rakyat (BKR). Kemudian pada tanggal 5 Oktober 1945 menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dan selanjutnya diubah kembali menjadi Tentara Republik Indonesia (TRI).

Pada masa mempertahankan kemerdekaan ini, banyak rakyat Indonesia membentuk laskar-laskar perjuangan sendiri atau badan perjuangan rakyat. Usaha pemerintah Indonesia untuk menyempurnakan tentara kebangsaan terus berjalan, sambil bertempur dan berjuang untuk menegakkan kedaulatan dan kemerdekaan bangsa. Untuk mempersatukan dua kekuatan bersenjata yaitu TRI sebagai tentara regular dan badan-badan perjuangan rakyat, maka pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno mengesahkan berdirinya Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara resmi.

Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) pada bulan Desember 1949, Indonesia berubah menjadi negara federasi dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sejalan dengan itu maka dibentuk pula Angkatan Perang RIS (APRIS) yang merupakan gabungan antara TNI dan KNIL. Pada tanggal 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi negera kesatuan, sehingga APRIS berganti nama menjadi Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI).

Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara angkatan perang dengan kepolisian negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu.

Pada tahun 1998 terjadi perubahan situasi politik di Indonesia. Perubahan tersebut berpengaruh juga terhadap keberadaan ABRI. Pada tanggal 1 April 1999 TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI.

Periode pembentukan (1945-1947)

Badan Keamanan Rakyat


Pada tanggal 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam sidangnya memutuskan untuk membentuk tiga badan sebagai wadah untuk menyalurkan potensi perjuangan rakyat. Badan tersebut adalah Komite Nasional Indonesia (KNI), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Badan Keamanan Rakyat (BKR).[1]

BKR merupakan bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang (BPKKP) yang semula bernama Badan Pembantu Prajurit dan kemudian menjadi Badan Pembantu Pembelaan (BPP). BPP sudah ada dalam zaman Jepang dan bertugas memelihara kesejahteraan anggota-anggota tentara Pembela Tanah Air (PETA) dan Heiho.[1]

Pada tanggal 18 Agustus 1945 Jepang membubarkan PETA dan Heiho. Tugas untuk menampung bekas anggota PETA dan Heiho ditangani oleh BPKKP.[2] Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang telah memutuskan untuk membentuk Tentara Kebangsaan.
Pembentukan BKR diumumkan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 23 Agustus 1945.[1] Dalam pidatonya Presiden Soekarno mengajak pemuda-pemuda bekas PETA, Heiho, Kaigun Heiho, dan pemuda-pemuda lainnya untuk sementara waktu bekerja dalam bentuk BKR dan bersiap-siap untuk dipanggil menjadi prajurit tentara kebangsaan jika telah datang saatnya.

Karena pada saat itu komunikasi masih sulit, tidak semua daerah di Indonesia mendengar Pidato Presiden Soekarno tersebut. Mayoritas daerah yang mendengar itu adalah Pulau Jawa. Sementara tidak semua Pulau Sumatera mendengar. Sumatera bagian timur dan Aceh tidak mendengarnya.

Walaupun tidak mendengar pemuda-pemuda di berbagai daerah Sumatera membentuk organisasi-organisasi yang kelak menjadi inti dari pembentukan tentara. Pemuda Aceh mendirikan Angkatan Pemuda Indonesia (API), di Palembang terbentuk BKR, tetapi dengan nama yang lain yaitu Penjaga Keamanan Rakyat (PKR) atau Badan Penjaga Keamanan Rakyat (BPKR).[3]

Tentara Keamanan Rakyat

Menyerahnya Jepang kepada tentara sekutu menyebabkan kedatangan tentara Inggris ke Indonesia yang dimanfaatkan oleh tentara Belanda untuk kembali ke Indonesia. Situasi ini menjadi mulai tidak aman. Oleh karena itu pada tanggal 5 Oktober 1945, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan maklumat pembentukan tentara kebangsaan yang diberi nama Tentara Keamanan Rakyat.

Pemerintah memanggil bekas Mayor KNIL Oerip Soemohardjo ke Jakarta. Wakil Presiden Dr.(H.C.) Drs Mohammad Hatta mengangkatnya menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal dan diberi tugas untuk membentuk tentara.[4] Pada waktu itu Markas Tertinggi TKR berada di Yogyakarta.
Presiden Soekarno pada tanggal 6 Oktober 1945, mengangkat Suprijadi, seorang tokoh pemberontakan PETA di Blitar untuk menjadi Menteri Keamanan Rakyat dan Pemimpin Tertinggi TKR. Akan tetapi beliau tidak pernah muncul sampai awal November 1945, sehingga TKR tidak mempunyai pimpinan tertinggi. Untuk mengatasi hal ini, maka pada tanggal 12 November 1945 diadakan Konferensi TKR di Yogyakarta dipimpin oleh Kepala Staf Umum TKR Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo. Hasil konferensi itu adalah terpilihnya Kolonel Soedirman sebagai Pimpinan Tertinggi TKR. Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 18 Desember 1945 mengangkat resmi Kolonel Soedirman menjadi Panglima Besar TKR, dengan pangkat Jenderal.[5]

Menjadi Tentara Keselamatan Rakyat

Untuk memperluas fungsi ketentaraan dalam mempertahankan kemerdekaan dan menjaga keamanan rakyat Indonesia, maka pada tanggal 7 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan Penetapan Pemerintah No.2/SD 1946 yang mengganti nama Tentara Keamanan Rakyat menjadi Tentara Keselamatan Rakyat. Kemudian nama Kementerian Keamanan Rakyat diubah namanya menjadi Kementerian Pertahanan.
Markas Tertinggi TKR mengeluarkan pengumuman bahwa mulai tanggal 8 Januari 1946, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat.[6]

Tentara Republik Indonesia

Untuk menyempurnakan organisasi tentara menurut standar militer internasional, maka pada tanggal 26 Januari 1946 pemerintah mengeluarkan maklumat tentang penggantian nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia. Maklumat ini dikeluarkan melalui Penetapan Pemerintah No.4/SD Tahun 1946.[7]

Untuk mewujudkan tentara yang sempurna, pemerintah membentuk suatu panita yang disebut dengan Panitia Besar Penyelenggaraan Organisasi Tentara. Beberapa panitia tersebut adalah Letnan Jenderal Oerip Soemohardjo dan Komodor Suryadarma.[8]

Pada tanggal 17 Mei 1946 panitia mengumumkan hasil kerjanya, berupa rancangan dan bentuk Kementerian Pertahanan dan Ketentaraan, kekuatan dan organisasi, peralihan dari TKR ke TRI dan kedudukan laskar-laskar dan barisan-barisan serta badan perjuangan rakyat.

Presiden Soekarno pada tanggal 25 Mei 1946 akhirnya melantik para pejabat Markas Besar Umum dan Kementerian Pertahanan. Pada upacara pelantikan tersebut Panglima Besar Jenderal Soedirman mengucapkan sumpah anggota pimpinan tentara mewakili semua yang dilantik.

Tentara Nasional Indonesia

Usaha untuk menyempurnakan tentara terus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia pada waktu itu. Banyaknya laskar-laskar dan badan perjuangan rakyat, kurang menguntungkan bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sering terjadi kesalahpahaman antara TRI dengan badan perjuangan rakyat yang lain.[9]

Untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman tersebut pemerintah berusaha untuk menyatukan TRI dengan badan perjuangan yang lain. Pada tanggal 15 Mei 1947 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan penetapan tentang penyatuan TRI dengan badan dan laskar perjuangan menjadi satu organisasi tentara.
Pada tanggal 3 Juni 1947 Presiden Soekarno meresmikan penyatuan TRI dengan laskar-laskar perjuangan menjadi satu wadah tentara nasional dengan nama Tentara Nasional Indonesia. 

Presiden juga menetapkan susunan tertinggi TNI. Panglima Besar Angkatan Perang Jenderal Soerdiman diangkat sebagai Kepala Pucuk Pimpinan TNI dengan anggotanya adalah Letnan Jenderal Oerip Sumohardjo, Laksamana Muda Nazir, Komodor Suryadarma, Jenderal Mayor Sutomo, Jenderal Mayor Ir. Sakirman, dan Jenderal Mayor Jokosuyono.[10]

Dalam ketetapan itu juga menyatakan bahwa semua satuan Angkatan Perang dan satuan laskar yang menjelma menjadi TNI, diwajibkan untuk taat dan tunduk kepada segala perintah dari instruksi yang dikeluarkan oleh Pucuk Pimpinan TNI.[11]

Penataan organisasi (1947-1948)

Kondisi ekonomi negara yang masih baru, belum cukup untuk membiayai angkatan perang yang besar pada waktu itu. Salah seorang anggota KNIP bernama Z. Baharuddin mengeluarkan gagasan untuk melaksanakan pengurangan anggota (rasionalisasi) di kalangan angkatan perang.

Selain itu, hasil dari Perjanjian Renville adalah semakin sempitnya wilayah Republik Indonesia. Daerah yang dikuasai hanyalah beberapa karesidenan di Jawa dan Sumatera yang berada dalam keadaan konomi yang cukup parah akibat blokade oleh Belanda.

Pada tanggal 2 Januari 1948 Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden No.1 Tahun 1948, yang memecah Pucuk Pimpinan TNI menjadi Staf Umum Angkatan Perang dan Markas Besar Pertempuran. Staf Umum dimasukkan kedalam Kementerian Pertahanan di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP). Sementara itu Markas Besar Pertempuran dipimpin oleh seorang Panglima Besar Angkatan Perang Mobil. Pucuk Pimpinan TNI dan Staf Gabungan Angkatan Perang dihapus.

Presiden mengangkat Komodor Suryadarma sebagai Kepala Staf Angkatan Perang dengan Kolonel T.B. Simatupang sebagai wakilnya. Sebagai Panglima Besar Angkatan Perang Mobil diangkat Jenderal Soedirman. Staf Umum Angkatan Perang bertugas sebagai perencanaan taktik dan siasat serta berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan. Sementara Staf Markas Besar Angkatan Perang Mobil, adalah pelaksana taktis operasional.[12]

Keputusan Presiden ini menimbulkan reaksi di kalangan Angkatan Perang. Maka pada tanggal 27 Februari 1948, Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden No.9 Tahun 1948 yang membatalkan penetapan yang lama dan mengeluarkan penetapan baru. Dalam penetapan yang baru ini, Staf Angkatan Perang tetap di bawah Komodor Suryadarma, sementara itu Markas Besar Pertempuran tetap di bawah Panglima Besar Jenderal Soedirman, ditambah Wakil Panglima yaitu Jenderal Mayor A.H. Nasution

Angkatan Perang berada di bawah seorang Kepala Staf Angkatan Perang (KASAP) yang membawahi Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD), Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL) dan Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU).

Dalam penataan organisasi ini dibagi menjadi 2 bagian yaitu penataan kementerian dan pimpinan tertinggi ditangani oleh KASAP, sementara mengenai pasukan serta daerah-daerah pertahanan ditangani oleh Wakil Panglima Besar Angkatan Perang.

Untuk menyelesaikan penataan organisasi ini, Panglima Besar Jenderal Soedirman membentuk sebuah panitia yang anggotanya ditunjuk oleh Panglima sendiri. Anggota panitia terdiri dari Jenderal Mayor Susaliy (mantan PETA dan laskar), Jenderal Mayor Suwardi (mantan KNIL) dan Jenderal Mayor A.H. Nasution dari perwira muda. Penataan organisasi TNI selesai pada akhir tahun 1948, setelah Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera, Kolonel Hidajat menyelesaikan penataan organisasi tentara di Pulau Sumatera.[13]

sumber : wikipedia

Referensi

  1. ^ a b c Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 1.
  2. ^ Tentara Nasional Indonesia Jilid I,cet II. hlm. 106.
  3. ^ Perjuangan ABRI dan rakyat di Sumatera 1945-1950. hlm. bab II.2.
  4. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 17.
  5. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 24.
  6. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 25.
  7. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 32.
  8. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 34.
  9. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 46.
  10. ^ Sejarah TNI Jilid I (1945-1949). hlm. 48.
  11. ^ Kusnodiprodjo (1951). Himpunan Undang-undang, Peraturan-peraturan, Penetapan-penetapan Pemerintah Republik Indonesia 1947. Jakarta. hlm. 336.
  12. ^ Djenderal A.H. Nasution (1968). Tentara Nasional Indonesia, Jilid II. Jakarta: Seruling Masa. hlm. 130-132.
  13. ^ Drs.Amrin Imran; Drs.Hayun Ugaya, Drs Tanu Suherly, Sri Suko BA (1971). Sedjarah Perkembangan Angkatan Darat. Seri Text-Book Sedjarah ABRI, Departemen Pertahanan Keamanan, Pusat Sedjarah ABRI. hlm. 17.
Readmore »»   Sejarah Tentara Nasional Indonesia

Sabtu, 01 Juni 2013

Mau Sukses di Bidang Kuliner, Baca Ini!


Masyarakat di wilayah Prancis Selatan sebagian besar bekerja sebagai petani dan peternak. Di sana ada sebuah keluarga yang harmonis. Keluarga tersebut memiliki seorang pramuwisma atau nanny yang tidak hanya baik hati, tapi juga rajin bekerja dan setia pada seluruh anggota keluarga tersebut. 


Dari pagi hingga malam, nanny dengan setia melayani setiap anggota keluarga, mulai dari membersihkan rumah hingga memasak makanan yang lezat.


Bahkan, si nanny tahu persis makanan favorit masing-masing anggota keluarga itu. Dia juga pandai memasak makanan favorit dari masing-masing anggota keluarga dan rasanya enak.


Seluruh anggota keluarga sangat sayang kepada si nanny. Sepertinya, setiap keluarga pasti merindukan nanny seperti itu. Sayangnya, itu hanyalah fiksi belaka yang ada dalam khayalan Melissa Sugianto, pencipta sekaligus pemilik Nanny's Pavillon.


Kisah nanny tadi telah menginspirasi alumnus Universitas Pelita Harapan (UPH) ini. Melissa dibesarkan dari keluarga yang suka memasak. Nenek dan ibunya pandai memasak. Tamat dari UPH, dia sempat bekerja sebagai food stylist di majalah Sedap.


Namun, itu hanya bertahan enam bulan, kemudian dia memutuskan membuka usaha di bidang kuliner. Pancake, usaha pertama yang dia jalani.


Dia sempat berpartner dalam menjalankan usahanya tersebut. Beberapa saat kemudian, dia menjual sahamnya dan tidak melanjutkan kerja sama dengan rekan bisnisnya itu. Tidak berselang lama, dia menemukan partner yang baru serta membuka restoran lagi.


"Berpartner dalam bisnis itu tidak mudah. Kita harus memahami ide masing-masing.  Saya sendiri kuat di konsep dan ide," ujarnya kepada SH.

 
Ciptakan Suasana Rumah

Nanny's Pavillon pertama kali berdiri tahun 2009. Tepatnya di Jalan Riau, Bandung. Tempatnya tidak terlalu besar, kira-kira 180-200 m2 sudah termasuk dapur dan di samping sebuah factory outlet (FO).


Melissa mengatakan, hari pertama dan kedua membuka Nanny's Pavillon, dia sempat stres. Pasalnya, resto tersebut sepi. "Waktu itu, saya sempat stres karena resto saya sepi pengunjung. Namun, seminggu kemudian pengunjung membeludak bahkan sampai waiting list," ujarnya.


Makin hari, usahanya makin berkembang. Dia sempat kewalahan dari segi SDM. Di pertengahan tahun itu, dia akhirnya merekrut karyawan baru dan membuka cabang pertamanya di Jakarta, tepatnya di City Walk.

Dari segi desain, resto yang satu ini juga terbilang unik. Pada awalnya, Melissa tidak memakai jasa desainer interior. Semua dia desain sendiri. "Mulai dari cari kain hingga desain ruangan, saya lakukan sendiri tanpa jasa desainer interior," ujar ibu muda ini.


Menurutnya, desain resto ini konsepnya sederhana dan menciptakan suasana homey. Setiap cabang memiliki desain interior yang berbeda.


Resto di Jalan Riau Bandung memiliki desain bertema garden, sehingga ada taman di sana. Desain interior di City Walk temanya living room.


Tahun 2010, Nanny's Pavillon hadir di Pacific Place dengan tema bath room.  Pada 9 September 2012, resto ini hadir di Plaza Indonesia dan mengusung tema kamar tidur anak perempuan.


Di Plaza Indonesia, resto ini berada di lantai dua. Layaknya kamar anak perempuan, benda-benda yang dipajang di resto ini juga unik. Ada meja rias, baju Kimberly, sepatu, tas, topi, dan sebagainya. Bahkan, pengunjung dapat duduk di meja rias sambil menyantap menu kesukaan mereka.


Bukan hanya itu, para karyawannya juga menggunakan busana kerja layaknya seorang nanny yang biasa kita saksikan di telenovela.


Vintage resto ini juga terbilang antik. Melissa banyak belajar dari sang ayah yang kolektor barang antik.

Bila teman-teman ayahnya yang juga kolektor barang antik hendak berburu ke daerah Jawa Tengah maupun Jawa Timur, tak jarang dia titip untuk dibawakan barang antik yang akan dipajang di restonya.


Dari berdiri di sebuah paviliun kecil di Jalan Riau, kini Nanny's Pavillon telah memiliki 12 cabang. Tahun 2013 ada rencana untuk membuka cabang di Bintaro.

 
Melayani Tamu

Dalam menjalankan bisnisnya di bidang kuliner, ada satu pengalaman yang sangat terkesan dalam diri Melissa Sugianto. Suatu hari, dia kedatangan tamu yang ingin merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Tamu tersebut membawa wine dan gelas sendiri. Mereka hanya mau pinjam tempat di restonya.


Hal ini sempat membuat karyawannya kalang kabut. Bukan hanya karyawan, ibu dari seorang putra yang juga sedang menanti kelahiran anak keduanya ini juga tak kalah panik.


"Saya pusing, bolak-balik ke dapur cari alasan yang tepat agar mereka tidak tersinggung," ujar perempuan yang hobi travelling ini.


Akhirnya dia memberanikan diri. Dia memperbolehkan tamu tersebut minum wine di restonya, tapi menggunakan gelas dari resto. Si tamu pun setuju.


Jadilah mereka merayakan ulang tahun pernikahan dengan minum wine di gelas cappucino. Di hari berikutnya, sang tamu itu mengadakan arisan di Nanny's Pavillon.


"Banyak temannya yang datang dan mencicipi menu-menu kami. Itu pengalaman yang berkesan sekali," ujarnya. Dari pengalaman itu, Melissa mendapat pelajaran berharga bahwa tamu yang dilayani dengan baik, akan menghasilkan feedback yang baik.

 
Menggunakan Nama Orang

Dalam mengelola menu-menu makanan, dia memilih menggunakan nama-nama orang. Strateginya, tidak mau disamakan dengan resto-resto lain. "Saya percaya ketika tamu datang dan melihat menu makanan di resto ini, psikologi main semua. Penamaan dan penyebutan menu, kita tidak mau sama," ujarnya.


Seperti nanny di cerita fiksi tadi yang mampu melayani setiap anggota keluarga dan mengenal makanan favorit masing-masing anggota keluarga, resto ini juga menghadirkan menu-menu kesukaan keluarga.


Targetnya memang keluarga muda dan pasangan muda. Jangan heran, kalau kita berkunjung ke resto ini dan melihat daftar menu yang disajikan dengan nama-nama orang.


Di resto ini kita bisa mencicipi Cecile's de Le Thon yakni pancake gulung yang di dalamnya isi tuna dengan home made sauce dan dilengkapi dengan telur setengah matang di atasnya.


Menu-menu di resto ini tidak hanya pancake, ada juga pasta dan steak. Pancake merupakan resep yang dia dapat dari ibunya. Pancake-nya memiliki tekstur yang lembut.


Di akhir perbincangan dengan SH, Melissa mengatakan, dalam berbisnis, kita harus berani dan kreatif. Itu juga yang menjadi filosofinya dalam menjalankan bisnis. "Prinsipnya jangan pernah putus asa. Silang pendapat dengan partner pasti ada, tapi jangan patah semangat. Itu kunci dalam berbisnis," tutur Melissa.

Sumber : Sinar Harapan
Readmore »»   Mau Sukses di Bidang Kuliner, Baca Ini!

Minggu, 26 Mei 2013

Ritual Mappalili yang Tersingkirkan Zaman

Jurnal Nasional | Minggu, 26 May 2013
Ratu Selvi Agnesia
Upacara Mappalili di Bugis saat ini cenderung hanya menjadi tontonan objek wisata dan mulai berkurang pamor kebersamaan dan kesakralannya.
POTRET masyarakat Bugis adalah masyarakat yang lentur dan mampu menjalani proses perubahan terus-menerus sesuai zaman. Banyak unsur kebudayaan luar yang masuk, namun unsur serapan tersebut diolah apik sehingga baik orang luar ataupun orang Bugis sendiri menganggapnya sebagai suatu entitas budaya yang sudah menyatu, atau merupakan tradisi yang utuh dan padu. Ritual Mappalili salah satunya. 

Dari buku "Manusia Bugis" karya Antropolog Prancis, Christian Pelras, yang meneliti selama 30 tahun tentang Bugis, banyak hal menarik yang didapatkan sebagai gambaran Bugis bangsa yang terbuka, fleksibel, dan tetap menghargai kebudayaan sebagai identitas masyarakat Bugis. Salah satunya dalam pertanian, terdapat mitos Sangiang Serri dalam kebudayaan Bugis membuktikan pentingnya peran padi dalam kehidupan orang Bugis.

Penanaman padi dilaksakan sesuai isi naskah pertanian Bugis sebagai warisan leluhur (lontara' palaong nruma atau a'laong nrumanggeng) berisikan seluruh khazanah pengetahuan pertanian yang berasal dari para nenek moyang (to-riolo). Di antaranya yang paling penting dalam naskah pertanian Bugis adalah penentuan waktu tanam melalui pengamatan fenomena alam dan rasi bintang pada setiap manusia tanam.

Dalam teknik pertanian. Para petani tidak boleh membajak sawah sebelum penyelenggaraan upacara, baik upacara bersama maupun perorangan. Jika tiba masa panen, dimulai upacara panen pertama "Mappalili" yang dipimpin oleh Bissu, pendeta agama leluhur Bugis "To-Lotang". Pada zaman Bugis klasik, Bissu yang termasuk dalam gender Calabai (laki-laki yang berperan jadi perempuan/perempuan palsu) dianggap sebagai penghubung antara manusia dan dewa melalui ritual, sehingga Bissu yang diambil dari kata Bessi (dalam bahasa Bugis) yang artinya "bersih" harus menjauhi hal-hal yang bersifat duniawi. Hanya sayang sejak Islam berkembang pesat di Bugis, regenerasi para Bissu semakin berkurang.

Mappalili mempunyai arti menjauhkan diri dari hal-hal negatif. Upacara Mappalili, salah satu contohnya yang dilaksanakan pada November 2012 lalu di Bola Arajang (tempat disimpannya pusaka turun-menurun oleh Bissu) Kabupaten Pangkep, Kecamatan Segeri, Sulawesi Selatan, memberikan pertunjukan ritual yang mistis dan menarik.

Pilihan bulan November diyakini para Bissu dan masyarakat Bugis karena menunjukkan 9 oppo dab 9 tematte, atau parallawi, yaitu seimbang antara yang lewat dan yang akan datang sehingga sudah waktunya dilakukan ritual yang dilakukan bersama masyarakat setempat.

Prosesi Mappalili
Ritual Mappalili berlangsung selama tiga hari bersama masyarakat. Menurut S. Mujib, seorang pengamat agrikultur yang sering terlibat dalam upacara ini, tahapan tiga hari tersebut: hari pertama adalah "attedu arajang" atau membangunkan benda pusaka kerajaan, hari kedua "arajang ri'alu" mengarak keliling benda kerajaan, hari ketiga merupakan puncak dari acara Mapplili yaitu "Majjori" atau membajak sawah.

Dalam acara puncak tersebut, kemeriahan dan kesakralan bercampur. Di antara masyarakat, satu sama lain saling menyiramkan air dengan suka cita. Para Bissu yang memakai pakaian kerajaan lengkap juga melakukan "Maggiri" yaitu pertunjukan kekebalan seorang Bissu yang tidak tembus oleh benda tajam. Pertunjukan ini paling ditunggu-tunggu, doa, nyanyian, genderang tetabuhan, para Bissu yang mengelilingi api dan rempak makanan, juga menusukkan badik ke tubuhnya yang ajaibnya tidak mengalami luka sama sekali.

Bissu yang semakin tersingkir
Mappalili saat ini cenderung hanya menjadi tontonan objek wisata dan mulai berkurang pamor kebersamaan dan kesakralannya. Dahulu para komunitas Bissu yang melaksanakan ritual ini harus berjumlah 40 orang, saat ini tak lebih dari 20 orang. Padahal, Mappalili menurut para Bissu mengajajarkan tentang kehidupan yang positif, kebersamaan, dan juga musyawarah. Dengan Mappalili, petani membajak dan menanami sawah mereka secara bersamaan. Semua itu dilakukan agar terhindar dari "bala" serangan hama atau kerusakan tanaman terhadap hasil pertanian dari hal-hal yangd tidak diinginkan.

Menurut Pelras dalam "Manusia Bugis", transisi masyarakat Bugis dari era tradisional ke modern melewati proses panjang dan kompleks: Pertama, ada warisan masa lalu yang masih tetap hidup. Kedua, ada pula yang perlahan-lahan mengalami proses transformasi yang lambat sejak abad sebelumnya lalu menjelma menjadi sesuatu yang baru dan kini bagian dari kebudayaan Bugis modern. Ketiga, ada pula unsur-unsur budaya zaman lampau yang sudah lenyap sama sekali. Maka untuk masyarakat Bugis jangan sampai para Bissu dan upacara Mappalili ini suatau saat nanti akan lenyap sama sekali karena ini merupakan bagian dari identitas Bugis. rselsia@jurnas.com
Readmore »»   Ritual Mappalili yang Tersingkirkan Zaman